Hutang BPBD Mencapai Rp.1,9 M, Pos Pengetatan Covid Ditutup Karena Anggaran Minim

Penajam - Penajam Paser Utara (PPU) berada di zona merah dan Kabupaten tersebut melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. pos pemeriksaan yang ada di pintu keluar masuk Penajam ditutup karna tidak ada anggaran operasional. 

Pelda Gusti Dian , Koordinator Pos Satuan tugas (SATGAS) gugus COVID-19 di Pelabuhan Penajam, membenarkan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  PPU, mulai Sabtu (14/8/2021) 

Baca juga: Hati-Hati Kesetrum Ada Kabel LPJU Putus Di Tepi Jalan Raya Kaliori Belum Diperbaiki

"Mereka tidak sanggup lagi membiayai makan dan minum dan belanja operasional pos" .

“Pos ditutup karena Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui BPBD Sebagai koordinator  tidak mempunyai anggaran untuk makan, minum serta upah petugas, ” sebutnya.

Baca juga: Bendungan Sadawarna Subang Pasok Air Baku ke Patimban dan Pantura Jawa Barat

Saat ini, tenda pos saja urung didirikan sejak insiden bilik disinfektan kemarin ditabrak oleh Truck, ujarnya

Meskipun pos belum di dirikan kembali, para petugas tetap bertugas seperti biasa dengan menumpang Di Pos Polisi  Pelabuhan Feri Penajam.

Baca juga: Minimnya Pengawasan,  Pekerjaan Embung di Luwu Timur Diduga Asal Jadi

“Kami tidak mendapat informasi kalau pos pengetatan ditutup, namun meskipun tenda pos kami belum didirikan, seluruh petugas tetap aktif. Sementara kami menggunakan bangunan milik Pos Polisi pelabuhan Feri Penajam, ” ungkapnya. 

Sekretaris Daerah (SEKDA) Penajam Paser Utara (PPU)  sebagai Wakil Ketua 3 Satgas Penanganan COVID-19 Penajam Paser Utara (PPU)

Baca juga: Bilik Disinfektan Seharga 500 JT Hancur Di Tubruk Truck

“Saya tidak  berwenang untuk menutup pos itu, kami hanya melaksanakan perintah dari atasan, walaupun sudah kami sampaikan, jika anggaran tidak ada pos akan berpotensi ditutup.  kami nilai, pos pengetatan ini sangat penting dalam penanganan COVID-19, ” jelasnya.

Diakuinya, dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mendahului APBD Perubahan pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk biaya operasional kegiatan penanganan COVID-19 di bawah koordinasi pihaknya sebesar Rp3 miliar, namun disetujui Rp1, 9 miliar dan hanya bisa dicairkan sebesar Rp700 juta saja.

Baca juga: Irwan DPR-RI Dapil KALTIM Ragukan Pindahnya Ibu Kota Negara (IKN)

“Anggaran Perkada tersebut untuk membayar hutang biaya makan dan minum petugas tapi masih kurang sebab hutang kami ke warung-warung makan sudah mencapai Rp1, 9 miliar lebih. Sementara untuk pertengahan Agustus hingga September sudah tidak ada lagi. Dan kami sudah tidak mendapatkan Dana talangan lagi.

“Rencana besok siang kami akan menggelar rapat dengan seluruh petugas pos pengetatan, guna membicarakan persoalan ini, ”tutupnya.

(RIZAL)